Banyak orang mengira Hak Asasi Manusia (HAM) adalah pemberian negara. Padahal, pemahaman ini sangat keliru. HAM bukanlah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah, melainkan hak yang melekat secara inheren pada setiap individu sejak mereka lahir. Konsep ini adalah fondasi dari tatanan sosial yang adil dan beradab, yang menjunjung tinggi martabat setiap manusia.
HAM adalah hak universal. Ini berarti hak-hak tersebut berlaku untuk semua orang, di mana pun mereka berada, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. Sifat universal ini menunjukkan bahwa HAM tidak dapat dibatasi oleh hukum nasional dan bukan merupakan pemberian negara. HAM ada sebelum ada negara dan hukum.
Pemikiran bahwa HAM adalah pemberian negara bisa sangat berbahaya. Jika hak-hak dasar kita dianggap sebagai pemberian, maka negara juga berhak untuk mencabutnya. Ini membuka peluang bagi rezim otoriter untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak yang sistematis, dengan dalih bahwa mereka yang memberikan hak tersebut.
Faktanya, peran negara adalah untuk melindungi dan memenuhi HAM warganya. Negara tidak menciptakan HAM, melainkan berkewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan tidak dilanggar. Tanggung jawab ini tertuang dalam berbagai konvensi internasional dan konstitusi negara-negara demokratis, termasuk Indonesia.
HAM mencakup hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak-hak ini adalah prasyarat dasar bagi manusia untuk dapat berkembang dan hidup dengan layak. Semuanya bukan pemberian negara, melainkan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi.
Ketika suatu negara gagal melindungi HAM, masyarakat internasional berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa HAM berada di atas kedaulatan negara. Konsep ini mencegah negara untuk bertindak semena-mena dan memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan global yang dapat melindungi individu dari kekuasaan yang absolut.
Dengan memahami bahwa HAM bukanlah pemberian negara, kita memiliki landasan yang kuat untuk menuntut keadilan. Kita bisa mengkritik kebijakan yang diskriminatif atau pelanggaran hak tanpa merasa takut. Pemahaman ini memberdayakan setiap warga negara untuk menjadi penjaga haknya sendiri dan hak orang lain.